Pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin, kini menjadi sorotan tajam publik setelah mendapat respons langsung dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Sorotan itu muncul di tengah situasi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa pekan terakhir.
Dalam pernyataannya, Cak Imin menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Ia menilai bahwa rangkaian bencana ekologis yang terus berulang merupakan sinyal kuat bahwa tata kelola lingkungan dan sumber daya alam perlu dievaluasi secara total.
“Policy kita harus terus diperbaiki. Terutama agar pemberdayaan masyarakat menjadi kebijakan utama dalam upaya menjaga alam lingkungan Indonesia,” ujar Cak Imin.
Ia menekankan bahwa penyusunan kebijakan ke depan tidak boleh lagi bersifat elitis atau hanya berbasis kajian di atas meja. Menurutnya, masyarakat adat dan warga yang tinggal di sekitar kawasan sumber daya alam harus dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan.
“(Tentu) melibatkan masyarakat adat, melibatkan masyarakat di sekitar lokasi-lokasi sumber daya alam, sehingga terjaga ancaman kerusakan,” kata Cak Imin seperti dikutip dari Kompas.com saat ditemui wartawan di Universitas Indonesia, Selasa (2/12/2025).
Menurutnya, keterlibatan langsung masyarakat menjadi kunci untuk memperoleh kajian yang komprehensif mengenai kondisi riil lingkungan di lapangan, termasuk potensi kerusakan yang selama ini luput dari pengawasan pemerintah.
Tiga Prioritas Penanganan Bencana
Seiring dengan komitmen penataan kebijakan jangka panjang, Cak Imin juga membeberkan tiga prioritas utama pemerintah pusat dalam menangani dampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat saat ini.
Prioritas pertama adalah pemenuhan kebutuhan darurat warga terdampak, khususnya logistik dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan layanan kesehatan. Pengiriman bantuan harus dilakukan secepat mungkin ke seluruh lokasi bencana, termasuk wilayah-wilayah yang terisolasi.
Prioritas kedua adalah pemulihan infrastruktur yang rusak, terutama akses jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang menjadi urat nadi distribusi bantuan dan pergerakan ekonomi.
“Yang kedua, pemulihan infrastruktur. Pemulihan infrastruktur agar yang terisolir bisa tertangani, termasuk langkah-langkah agar lalu lintas logistik bisa mudah,” ujar Cak Imin.
Sementara itu, prioritas ketiga berkaitan dengan upaya penyelamatan dan penanganan seluruh korban, baik yang hilang, meninggal dunia, maupun warga yang terpaksa mengungsi akibat bencana.
Susi Pudjiastuti Tagih Janji
Di tengah pernyataan pemerintah tersebut, reaksi keras datang dari Susi Pudjiastuti. Melalui akun media sosial X (Twitter) miliknya, ia menegaskan akan menagih janji Cak Imin terkait komitmen pembenahan kebijakan lingkungan.
“Saya akan tagih janji Anda. Netizen ingat dan catat ini !!!!” tulis Susi dalam unggahannya yang dikutip dari Tribun Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Pernyataan singkat namun tegas itu langsung memancing perhatian publik dan memicu diskusi luas di media sosial mengenai konsistensi pemerintah dalam menegakkan kebijakan perlindungan lingkungan.
Surat ke Menteri ESDM dan Kehutanan serta Seruan Tobat Nasuha
Beberapa hari sebelumnya, Cak Imin juga mengungkapkan bahwa dirinya telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Surat tersebut berisi ajakan untuk melakukan evaluasi total terhadap seluruh kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Workshop Kepala Sekolah SMK untuk Program SMK Go Global di Kota Bandung, Senin (1/12/2025).
“Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy, dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah,” ujar Cak Imin.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung pentingnya bertobat secara sungguh-sungguh atau taubatan nasuha atas serangkaian bencana yang terus berulang.
“Bahasa NU-nya taubatan nasuha,” ujarnya.
Bahkan, Cak Imin menyampaikan pernyataan yang cukup kontroversial dengan mengaitkan bencana dengan kelalaian manusia terhadap alam.
“Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri,” katanya.
Meski demikian, ia juga menyampaikan doa dan harapan bagi para korban bencana.
“Semoga yang sedang mengalami musibah segera mendapatkan bantuan dan kesabaran selalu menyertai kita semua,” ucapnya.
Panggah Susanto: Jangan Saling Menyalahkan
Namun demikian, pernyataan Cak Imin tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Panggah Susanto, yang mengingatkan agar pemerintah tidak saling menyalahkan dalam situasi bencana.
Menurut Panggah, pernyataan Cak Imin terkait “kiamat akibat kelalaian manusia” dinilai tidak tepat dan cenderung tendensius karena tidak menyentuh solusi akar masalah.
“Ya, prinsipnya sangat tidak tepat mengeluarkan pernyataan seperti itu dalam kondisi bencana seperti ini,” kata Panggah, Selasa (2/12/2025.
“Apalagi itu keluar dari seorang Muhaimin Iskandar yang juga berada di dalam pemerintahan menjabat sebagai Menko PM,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak semestinya melempar tanggung jawab atau saling menyalahkan antar-kementerian. Yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini, menurutnya, adalah langkah-langkah penanganan yang konkret dan strategi pencegahan yang komprehensif agar bencana serupa tidak terus berulang di masa depan.
“Tidak perlu saling lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan. Yang terpenting kita harus dalam kesadaran hidup di wilayah rawan bencana, untuk diantisipasi dengan pembenahan menyeluruh terhadap pencegahan potensi bencana baik banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa, dan lain-lain,” ujar Panggah.
Penggundulan Hutan Jadi Faktor Utama
Lebih lanjut, Panggah mengakui bahwa salah satu faktor utama penyebab banjir dan longsor yang terjadi di berbagai daerah adalah penggundulan hutan, selain curah hujan ekstrem akibat perubahan iklim.
“Bencana banjir ini salah satunya akibat penggundulan hutan dan berkurangnya tutupan lahan, selain karena curah hujan yang ekstrem,” jelasnya.
Ia mencontohkan kondisi hutan di Pulau Jawa yang luasnya diperkirakan hanya sekitar 2,4 juta hektare, dan saat ini hampir separuhnya telah berubah menjadi lahan terbuka. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan akumulasi persoalan tata kelola kehutanan yang tidak kunjung diselesaikan secara komprehensif selama bertahun-tahun.
Hal serupa, kata dia, juga terjadi di wilayah Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang belakangan ini menjadi langganan bencana hidrometeorologi.
Panggah berharap rangkaian bencana ini benar-benar dijadikan momentum oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan introspeksi dan evaluasi total terhadap arah pembangunan nasional.
“Harus dijadikan momentum kita semua untuk introspeksi dan evaluasi secara menyeluruh kebijakan pembangunan yang memiliki orientasi keberlanjutan, yang ramah lingkungan untuk keberlangsungan hidup anak cucu kita ke depan,” pungkasnya.