Istana Kepresidenan menepis keras isu perombakan kabinet (reshuffle) yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Pemerintah menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana melakukan perubahan komposisi menteri dalam waktu dekat.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026). Prasetyo menjelaskan bahwa dinamika yang terjadi belakangan ini murni berkaitan dengan penugasan baru dan tidak dapat dimaknai sebagai sinyal reshuffle kabinet.
Ia merujuk pada terpilihnya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), yang sebelumnya telah menjalani proses fit and proper test di DPR RI.
“Deputi Gubernur Bank Indonesia, yang kemarin telah melalui proses fit and proper test di DPR, itu benar,” tegas Prasetyo, dikutip dari Kompas.com.
Menurut Prasetyo, perpindahan Thomas sepenuhnya bersifat penugasan institusional dan tidak berkaitan dengan evaluasi kinerja kabinet secara menyeluruh.
“Artinya ada jabatan Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan oleh beliau karena penugasan ke tempat yang lain,” lanjutnya.
Prasetyo menegaskan bahwa hingga kini hanya satu posisi yang berubah, yakni Wamenkeu yang sebelumnya diisi Thomas Djiwandono. Thomas, yang juga merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto, resmi meninggalkan jabatannya setelah terpilih sebagai Deputi Gubernur BI.
Meski demikian, pemerintah memastikan kursi Wakil Menteri Keuangan tersebut belum akan segera diisi. Prasetyo menyebut belum ada nama kandidat pengganti yang ditetapkan karena proses pengangkatan Thomas di Bank Indonesia masih berjalan dan belum sepenuhnya rampung.
“Belum (ada kandidat pengganti). Kan belum selesai proses, proses Deputi apa, Gubernur BI-nya kan belum selesai. (Kandidatnya) tunggu dulu,” ujar Prasetyo.
Ia pun meminta publik untuk tidak berspekulasi berlebihan terkait isu reshuffle kabinet yang kembali menguat dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah, kata Prasetyo, memastikan bahwa komposisi kabinet Presiden Prabowo Subianto saat ini masih solid dan fokus bekerja.
Namun demikian, isu pergeseran menteri sempat menyeret sejumlah nama. Tujuh pejabat yang diisukan berpotensi terkena reshuffle antara lain:
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno;
- Menteri Luar Negeri Sugiono;
- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono;
- Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari;
- Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid;
- Menteri HAM Natalius Pigai;
- Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.
Di tengah isu tersebut, nama Budisatrio Djiwandono—keponakan Presiden Prabowo sekaligus adik Thomas Djiwandono—ikut mencuat. Politikus Partai Gerindra itu santer disebut masuk bursa calon Menteri Luar Negeri, menggantikan Sugiono jika reshuffle benar-benar terjadi.
Sinyal mengenai kemungkinan Budisatrio berpindah dari legislatif ke eksekutif pertama kali disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Utut Ardianto. Dalam rapat kerja bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala BIN di DPR RI, Senin (26/1/2026), Utut melontarkan pernyataan yang memantik spekulasi.
“Mohon izin, di depan ada Pak Menhan, Panglima, dan Kepala BIN yang hadir itu menjadi daya tarik luar biasa,” ujar Utut.
“Kalau katanya orang sebelah kanan saya, yang dugaan saya sebentar lagi akan di eksekutif: You cannot beat the band with uniform,” lanjutnya.
Menanggapi isu tersebut, Budisatrio memilih bersikap normatif. Ia menegaskan bahwa saat ini masih menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI dan enggan berspekulasi lebih jauh.
“Nggak tahu, makanya tanyakan kepada Pak Utut. Tugas kita tetap sekarang di Komisi I,” tegas Budisatrio kepada awak media, Selasa (27/1/2026).
Sementara itu, pengamat politik Arifki Chaniago menilai terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI berpotensi menjadi pintu masuk bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet, meskipun secara formal pemerintah menyatakan sebaliknya.
Menurut Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia tersebut, dalam praktik politik nasional, satu perubahan jabatan kerap memicu dinamika lanjutan.
“Dalam politik, kursi kosong jarang berhenti sebagai urusan teknis. Ia sering menjadi bola liar yang memicu evaluasi ke pos-pos lain,” kata Arifki, Rabu (28/1/2026).
Ia menilai posisi Wakil Menteri Keuangan merupakan jabatan strategis, sehingga kekosongannya mudah ditafsirkan sebagai sinyal bahwa presiden tengah membaca ulang efektivitas kabinet.
“Kekosongan ini bisa menjadi efek domino. Bukan berarti reshuffle pasti melebar, tetapi membuka ruang bagi presiden untuk sekalian melakukan penyelarasan di kementerian lain,” ujarnya.
Arifki menambahkan, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Jika presiden memilih langkah minimal, penggantian bisa berhenti di level wakil menteri. Namun, apabila presiden menilai ada sektor lain yang perlu diperkuat, reshuffle menteri menjadi opsi yang rasional.
“Ini momentum yang sering disebut sebagai sekalian berbenah. Presiden bisa saja memanfaatkan satu kursi kosong untuk menata ulang lebih dari satu pos,” pungkasnya.