Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons tegas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dicopot apabila tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sidang Rapat Paripurna DPR RI dan langsung menjadi sorotan karena menunjukkan ketegasan pemerintah terhadap reformasi birokrasi serta pemberantasan praktik pungutan liar.
Purbaya mengatakan dirinya akan menjalankan setiap arahan presiden apabila sudah menjadi keputusan resmi pemerintah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses evaluasi tetap harus dilakukan secara objektif dengan melihat terlebih dahulu kondisi dan kinerja pihak yang dimaksud.
“Tadi kalau kerjanya nggak bener disuruh copot aja? Nanti kita lihat deh. Kalau itu perintah, saya akan kerjakan. Saya nggak bisa lari dari perintah, tapi saya cek dulu ya,” ujar Purbaya saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).
Pernyataan Purbaya itu menandakan bahwa evaluasi terhadap jajaran Bea Cukai akan dilakukan secara menyeluruh dan tidak semata-mata berdasarkan tekanan publik. Ia ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap sesuai prosedur dan didasarkan pada penilaian kinerja yang jelas.
Sebelumnya, dalam pidatonya di hadapan anggota DPR RI, Presiden Prabowo secara terbuka menyinggung kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dinilai masih belum optimal. Kepala negara menegaskan bahwa pejabat yang tidak mampu bekerja cepat dan efektif harus segera diganti demi memperbaiki pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat.
“Menteri Keuangan kalau pimpinan bea cukai tidak mampu segera diganti,” kata Prabowo dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pidato tersebut menjadi salah satu bagian paling tegas dalam arahan Prabowo kepada kabinet dan lembaga negara. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh bekerja lamban atau bersikap santai menghadapi persoalan bangsa, terutama di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan bersih.
Prabowo bahkan menggunakan istilah populer yang kerap dipakai masyarakat Sunda untuk menyindir budaya birokrasi yang lamban.
“Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae,” tegasnya.
Menurut Prabowo, seluruh kementerian dan lembaga harus melakukan pembenahan internal secara serius. Ia meminta para menteri serta kepala badan untuk membersihkan birokrasi masing-masing dari praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, hingga pungutan liar yang selama ini dikeluhkan masyarakat dan pelaku usaha.
Keluhan mengenai pungli dan lambannya proses administrasi di sektor kepabeanan memang sudah lama menjadi perhatian dunia usaha. Banyak pelaku industri mengaku masih menghadapi hambatan dalam proses ekspor-impor akibat birokrasi yang berbelit dan oknum yang memanfaatkan kewenangan untuk kepentingan pribadi.
Karena itu, Prabowo menilai reformasi birokrasi harus dilakukan secara nyata, bukan sekadar slogan. Ia meminta seluruh institusi pemerintah bekerja lebih disiplin, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat serta pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jangan ragu-ragu, yang melanggar, tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik yang menghambat perjalanan ekonomi kita,” pungkas Prabowo.
Arahan tersebut dipandang sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo ingin mempercepat pembenahan birokrasi, khususnya di sektor-sektor strategis yang berkaitan langsung dengan investasi, perdagangan, dan penerimaan negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi salah satu lembaga yang mendapat sorotan karena memiliki peran penting dalam arus barang dan aktivitas ekonomi nasional.