Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dengan merotasi puluhan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Jumat, 6 Februari 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk membenahi tata kelola perpajakan nasional yang selama ini dinilai masih menghadapi berbagai tantangan.
Menurut Purbaya, rotasi jabatan dilakukan sebagai langkah nyata untuk memperbaiki kinerja lembaga, menjaga integritas aparatur negara, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Ia menegaskan bahwa persoalan-persoalan klasik seperti kebocoran penerimaan, lemahnya pengawasan, dan rendahnya disiplin aparatur tidak boleh lagi menjadi bahan pembahasan Presiden dalam rapat kabinet.
“Masalah pajak seharusnya tidak lagi menjadi keluhan utama dalam rapat kabinet. Kita harus mampu menyelesaikannya secara internal dan profesional,” ujar Purbaya.
Rotasi pejabat, lanjutnya, merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat pengawasan dan akuntabilitas di tubuh DJP. Dengan penyegaran organisasi, diharapkan muncul semangat kerja baru, peningkatan profesionalisme, serta perbaikan budaya kerja di semua lini.
Langkah ini juga diharapkan mampu menopang pencapaian target penerimaan negara yang setiap tahun terus meningkat. Pemerintah menaruh harapan besar agar kinerja perpajakan dapat menjadi tulang punggung utama pembiayaan pembangunan nasional.
Pantau Kinerja Hingga ke Lapangan
Dalam arahannya, Purbaya meminta para pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya DJP, untuk turun langsung memantau kinerja aparat di lapangan. Ia menekankan bahwa praktik-praktik yang merugikan negara harus dihentikan secara tegas tanpa kompromi.
Pengawasan yang lebih ketat dinilai sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pemungutan pajak berjalan sesuai aturan dan bebas dari penyimpangan.
Purbaya juga memasang target ambisius bagi institusinya. Ia menargetkan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (tax ratio) dapat meningkat ke kisaran 11–12 persen dalam beberapa tahun ke depan. Menurutnya, apabila target tersebut tercapai, maka berbagai alasan mengenai kebocoran dan lemahnya penerimaan negara tidak lagi relevan.
“Jadi ini adalah misi kita, misi yang berat untuk pajak. Tetapi saya yakin, dengan kerja keras dan integritas, target tersebut bisa kita capai,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Menkeu menekankan bahwa keberhasilan perbaikan kinerja pajak, pengelolaan keuangan negara, serta kesehatan fiskal secara keseluruhan sangat bergantung pada kinerja seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, ia meminta semua pegawai untuk bekerja lebih disiplin, profesional, dan berorientasi pada hasil.
Isu Tukar Guling Jabatan Jadi Sorotan
Selain kebijakan rotasi di DJP, publik juga menyoroti isu yang berkembang terkait dugaan tukar guling jabatan antara Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono dan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung.
Menanggapi isu tersebut, Purbaya dengan tegas membantah adanya skema tukar guling jabatan. Menurutnya, pergantian posisi itu merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan dan dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi.
“Bukan tukar guling. Kebetulan saja kemampuan Pak Juda bisa menggantikan Pak Thomas, jadi ditaruh di situ daripada saya pusing-pusing cari orang lain,” ungkap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026.
Ia menjelaskan bahwa yang terjadi hanyalah pertukaran tugas atau switch sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing pejabat.
“Pak Juda tugasnya akan menggantikan Pak Thomas. Jadi seperti switch saja. Tidak ada yang luar biasa,” tambahnya.
Lebih lanjut, Purbaya memastikan bahwa pembagian tugas di antara dua wakil menterinya tetap berjalan normal. Suahasil Nazara tetap menjalankan tugas sesuai bidangnya, sementara Juda Agung akan melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya diemban Thomas Djiwandono.
“Tidak akan ada perubahan tugas yang signifikan. Semuanya berjalan seperti biasa, hanya pergantian personel saja,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Juda Agung resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan menggantikan Thomas Djiwandono yang terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pelantikan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 5 Februari 2026.
Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Masa Jabatan Tahun 2024–2029.
Juda Agung Akui Sudah Lama Berkoordinasi dengan Kemenkeu
Setelah resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung mengaku tidak merasa asing dengan lingkungan Kementerian Keuangan. Ia menegaskan bahwa selama bertugas di Bank Indonesia, dirinya telah lama menjalin koordinasi intens dengan jajaran Kemenkeu.
“Melihat wajah-wajah dari Eselon I dan Eselon II, semuanya sangat familiar bagi saya. Sejak masih di Eselon III dan IV, saya sudah sering berkoordinasi dengan kawan-kawan di Kementerian Keuangan,” ujar Juda di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis, 5 Februari 2026.
Ia menambahkan bahwa koordinasi di bidang fiskal dan moneter sudah menjadi rutinitasnya selama ini, terutama melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Karena itu, ia merasa nyaman kembali bekerja lebih dekat dengan otoritas fiskal.
“Ini bukan hal baru bagi saya. Di bidang koordinasi KSSK, fiskal-moneter, semua sudah biasa. Saya merasa cukup siap menjalankan tugas di Kementerian Keuangan,” katanya.
Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter ke depan. Menurutnya, tantangan ekonomi global menuntut koordinasi yang semakin erat antara Kemenkeu dan Bank Indonesia.
Juda mengungkapkan bahwa penguatan koordinasi tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara menekankan bahwa stabilitas ekonomi nasional hanya bisa terjaga apabila kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras.
“Arahan Bapak Presiden sangat jelas. Fiskal dan moneter harus terkoordinasi dengan baik untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan keberlanjutan fiskal,” terangnya.
Dengan formasi kepemimpinan baru di Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, pemerintah optimistis kebijakan ekonomi nasional ke depan akan semakin solid dan terarah. Sinergi yang lebih kuat diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penerimaan negara, serta memperkuat fondasi fiskal Indonesia di tengah tantangan global yang terus berkembang.